Minahasa, Trendkawanua.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Ditjen PKN VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Kerja Wakil Bupati Minahasa. Kehadiran langsung Wabup Vanda Sarundajang menandai dimulainya proses audit tahunan atas pengelolaan keuangan daerah.
Wabup Vanda Sarundajang tampak didampingi oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, hadir mendampingi bersama Inspektur dan Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa. Pendampingan dari unsur pimpinan OPD ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah menyambut tim pemeriksa dari BPK.
Entry meeting pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026. Pertemuan awal tersebut menjadi tahap pembuka bagi tim BPK untuk memulai proses pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah disusun pemerintah daerah. Seluruh rangkaian pemeriksaan akan berpedoman pada standar audit yang berlaku.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2025. Tim BPK akan melakukan audit atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan opini BPK terhadap kewajaran laporan keuangan Pemkab Minahasa.
Wabup Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPK dalam tata kelola keuangan daerah. Ia berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang akurat. Komitmen untuk membuka akses data seluas-luasnya kepada tim pemeriksa juga disampaikan dalam kesempatan tersebut.
Sekretaris Daerah bersama Inspektorat dan BPKAD telah melakukan berbagai persiapan menjelang pemeriksaan ini. Konsolidasi internal dan pembenahan administrasi dilakukan guna memastikan dokumen keuangan tersaji dengan baik. Upaya ini merupakan bagian dari strategi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis dapat mempertahankan tren positif pengelolaan keuangan daerah melalui pemeriksaan ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan audit. Kolaborasi erat dengan BPK diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Welly)
