Manado, Sulawesi Utara, Trendkawanua.com – Sebuah lembaga baru bernama Lembaga Pemberdayaan Pengawasan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (LP3KIT) resmi menggelar rapat perdana pengurus pusatnya. Bertempat di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, puluhan anggota terlihat antusias mengikuti jalannya pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) tersebut.
Rapat ini digelar untuk memenuhi syarat administrasi agar LP3KIT bisa mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta terdaftar di Badan Kesbangpol Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Ketua Umum LP3KIT, Frans Toli, menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, selama ini banyak persoalan di kawasan timur yang belum terserap dengan baik oleh pemerintah pusat, sehingga memicu rasa cemburu sosial antara wilayah barat dan timur.
“Kami tidak ingin Indonesia timur terpecah belah. Karena itu, lembaga ini hadir sebagai wadah untuk menyatukan persepsi. Kami ingin berbicara terbuka dengan pemerintah pusat,” ujar Frans Toli di hadapan para anggota.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran LP3KIT sama sekali bukan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Justru sebaliknya, lembaga ini hadir untuk menjawab tantangan dan memastikan Indonesia bagian timur tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
“Jangan khawatir dengan kehadiran LP3KIT. Kami bukan untuk memecah, tetapi untuk menyatukan. NKRI harga mati bagi kami,” tegasnya.
Frans Toli bahkan mengungkapkan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto jika berkesempatan berkunjung ke Sulawesi Utara. Ia berharap pemerintah pusat ke depan benar-benar dapat mengakomodir kebutuhan dan harapan masyarakat dari Papua, Maluku, NTT, hingga Sulawesi.
Setelah rapat perdana ini, LP3KIT akan segera membentuk struktur kepengurusan secara lengkap dan mengurus administrasi ke Kesbangpol setempat. Dengan langkah ini, lembaga berharap bisa menjadi jembatan antara masyarakat Indonesia timur dan pemerintah, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. (Welly Mamonto)
