Minahasa, Trendkawanua.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., memimpin rapat finalisasi penyusunan Laporan Hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Ruang Kerja Wakil Bupati. Rapat ini mengumpulkan jajaran pimpinan perangkat daerah serta para camat dari sejumlah kecamatan terdampak bencana. Langkah strategis ini diambil guna memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran dan berbasis data yang valid.
Hadir dalam rapat tersebut Plt. Kepala BPBD, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Pertanian. Para Camat dari Tondano Barat, Tondano Timur, Remboken, Eris, dan Kakas juga tampak hadir menyampaikan data riil di lapangan. Kehadiran lintas sektor ini dinilai krusial mengingat Jitupasna mencakup kebutuhan infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat.
Rapat finalisasi Jitupasna ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, dengan pembahasan yang difokuskan pada sinkronisasi data antarperangkat daerah. Vanda Sarundajang meminta setiap pimpinan untuk mencermati kembali angka dan validitas informasi yang akan disampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Ia mengingatkan bahwa laporan yang tidak akurat berpotensi menghambat realisasi bantuan dan program rehabilitasi. Seluruh data harus diverifikasi berlapis sebelum dokumen resmi diterbitkan.
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh jajaran dalam mengumpulkan data pascabencana. Namun, ia menekankan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas administratif. Laporan Jitupasna akan menjadi fondasi dalam menentukan skala prioritas pembangunan kembali kawasan terdampak. Masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupannya sangat bergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil dari data tersebut.
Para camat yang hadir diberi kesempatan menyampaikan kondisi aktual di wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya melaporkan masih adanya kebutuhan mendesak seperti perbaikan fasilitas umum dan pendampingan psikososial bagi warga. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi dua arah, di mana dinas teknis langsung merespons masukan dari kecamatan untuk diselaraskan dengan rencana kerja jangka pendek.
Vanda Sarundajang berharap agar koordinasi seperti ini terus berlanjut bahkan setelah laporan Jitupasna rampung. Pemulihan pascabencana adalah proses panjang yang membutuhkan kolaborasi tanpa sekat antarinstansi. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang intens, berbagai kendala di lapangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi.
Dengan data yang telah dimatangkan bersama, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis dapat menjalankan program pemulihan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan dan intervensi program tepat sasaran. Pemkab Minahasa berkomitmen menghadirkan pemulihan yang cepat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga terdampak bencana. (Welly)
